Mencermati Alokasi Subsidi BBM
Posted by Ronald_Surbakti on Mar 14, 2012 | 0 comments
Pemerintah tetap akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp1.500 per liter. Terkait dengan itu, harga kebutuhan pokok sudah mulai merangkak naik. Menaikkan harga BBM adalah suatu pilihan yang sulit. Tetapi jika hal itu tidak dilakukan APBN akan jebol. Namun penghematan subsidi BBM itu akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan perbaikan transportasi umum.
Subsidi bahan bakar minyak sudah melampaui batas kewajaran, terutama pada 2011. Pemerintah menetapkan subsidi BBM sebesar Rp129,7 triliun pada APBN Perubahan 2011, tetapi realisasinya mencapai Rp160 triliun, meningkat sebesar 23,4 persen. Ketidakwajaran itu terjadi karena konsep subsidi yang salah, yakni penerapan pada komoditas dan bukan pada individu atau kelompok sasaran. Pengawasan penerapan aturan subsidi BBM ini sangat lemah selama ini.
Akibatnya, subsidi salah sasaran, karena subsidi lebih banyak dinikmati rumah tangga kaya daripada rumah tangga miskin. Sebagai gambaran, pemakaian BBM jenis premium yang dijual di bawah harga keekonomian, lebih banyak dinikmati kalangan menengah yang memiliki mobil berusia relatif muda dan lebih dari satu unit per keluarga.
Subsidi BBM juga menghambat pemerintah dalam penggunaan anggaran untuk program strategis seperti program pengentasan masyarakat miskin, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan daerah. Pada kasus kesalahan alokasi subsidi BBM, rumah tangga dihadapkan pada pilihan antara ‘tidak enak’ atau ‘lebih tidak enak’.
Selain itu, masyarakat yang tidak memiliki kendaraan bermotor, ternyata lebih “berani” mengambil opsi penghapusan subsidi BBM secara langsung. Hal itu bisa dipahami karena bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan bermotor, penghapusan subsidi BBM tidak berdampak langsung kepada mereka.
Penghapusan subsidi BBM tidak terkait dengan subsidi minyak tanah, seperti pada 2005 dan 2008, sehingga dampak langsung ke rumah tangga yang tidak memiliki kendaraan bermotor cenderung minimum.
